Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Itsbat Nikah Yang Ditolak Pencatatannya Oleh Kua Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri

Faizuddin, Muhammad Robit Almas (2026) Tinjauan Yuridis Atas Penetapan Itsbat Nikah Yang Ditolak Pencatatannya Oleh Kua Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 20301133_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 20301133_bab1.pdf Download (468kB)
	Text 20301133_bab2.pdf Download (597kB)
	Text 20301133_bab3.pdf Download (26kB)
	Text 20301133_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB)
	Text 20301133_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (446kB)
	Text 20301133_bab6.pdf Download (112kB)
	Text 20301133_daftarpustaka.pdf Download (136kB)
	Text 20301133_LP PUBLIKASI PERPUS M. Robit Almas(20301133) - HKI.pdf Download (159kB)

Abstract

Penelitian ini mengangkat isu hukum terkait penolakan pencatatan hasil penetapan itsbat nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, meskipun permohonan itsbat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kediri. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen, yaitu ketentuan normatif yang mewajibkan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, dan das sein, berupa praktik administratif KUA yang menolak pencatatan dengan alasan tidak terpenuhinya syarat materiil, khususnya keabsahan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis penetapan itsbat nikah, mengkaji kewenangan KUA dalam pencatatan perkawinan pasca itsbat, serta menelaah mekanisme harmonisasi antara Pengadilan Agama dan KUA guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif, yaitu mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik yang diterapkan dalam kehidupan sosial dan kelembagaan. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Plosoklaten dan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri, serta didukung oleh dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum, teori hukum, dan realitas implementasi itsbat nikah di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan pertimbangan bahwa perkawinan para pihak telah dilangsungkan sesuai ketentuan syariat Islam dan dapat dibuktikan secara formil melalui alat bukti dan keterangan saksi di persidangan. Hakim mendasarkan putusannya pada kewenangan yudisial untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat, tanpa menilai ulang secara mendalam aspek verifikasi administratif. Sementara itu, penolakan pencatatan itsbat nikah oleh KUA Kecamatan Plosoklaten secara normatif tidak memiliki validitas yuridis apabila dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, karena KUA hanya memiliki kewenangan administratif untuk mencatat, bukan menilai ulang atau meniadakan putusan pengadilan., dengan demikian KUA hanya bisa mengajukan pembatalan itsbat dengan mengajukan ke Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item