Implementasi Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pasangan ASN Yang Mengajukan Izin Perceraian Di Kabupaten Kediri

Harmawan, Muhammad Mufid (2025) Implementasi Peran Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Pasangan ASN Yang Mengajukan Izin Perceraian Di Kabupaten Kediri. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 21301008_prabab.pdf Download (617kB)
	Text 21301008_bab1.pdf Download (690kB)
	Text 21301008_bab2.pdf Download (239kB)
	Text 21301008_bab3.pdf Download (168kB)
	Text 21301008_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text 21301008_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text 21301008_bab6.pdf Download (13kB)
	Text 21301008_daftar_pustaka.pdf Download (258kB)
	Text 21301008_Lembar Persetujuan Publikasi.pdf Download (417kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian di Indonesia yang menjadi permasalahan serius, terutama di kalangan ASN namun hanya sebagian kecil saja yang melalui proses penasihatan dan mediasi di BP4 sebelum melanjutkan perceraian ke Pengadilan Agama. Penelitian ini akan menjawab 2 masalah 1. bagaimana implementasi peran BP4 dalam menyelesaikan konflik rumah tangga pasangan ASN yang mengajukan izin perceraian di Kabupaten Kediri, 2. Bagaimana Evaluasi peran BP4 dalam menangani konflik rumah tangga pasangan ASN yang mengajukan izin perceraian di Kabupaten Kediri Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Yang didapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan BP4 Kabupaten Kediri terutama terkait adanya perbedaan yang signifikan antara jumlah kasus perceraian ASN yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama dengan jumlah pasangan ASN yang Mengajukan izin perceraian yang masuk di BP4 untuk mendapatkan penasihatan dan mediasi sebelum mendapatkan izin, Data tersebut dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak Pengadilan Agama serta BP4, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penasihatan dan mediasi BP4. Hasil penelitian pertama, implementasi peran BP4 dalam menangani penyelesaian konflik rumah tangga pasangan ASN yang mengajukan izin perceraian di Kabupaten Kediri, dilaksanakan melalui mekanisme penasihatan dan mediasi yang bersifat non-litigasi pada tahap pra-peradilan. BP4 berperan sebagai lembaga pendamping yang memberikan konseling, menggali akar permasalahan rumah tangga, serta memfasilitasi dialog antara pasangan untuk mencari solusi damai. Namun, dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan secara optimal karena BP4 belum menjadi rujukan utama bagi pasangan ASN sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena memang belum ada regulasi yang mewajibkan bagi ASN yang hendak bercerai harus melewati proses penasihatan dan mediasi terlebih dahulu di BP4. Kedua evaluasi terhadap pelaksanaan peran BP4 dalam menangani konflik rumah tangga pasangan ASN yang mengajukan izin perceraian di Kabupaten Kediri, menunjukkan adanya kesenjangan antara peran BP4 dan praktik sosial di lapangan. Meskipun BP4 memiliki legitimasi kelembagaan dan mekanisme kerja yang jelas, efektivitasnya masih terkendala oleh minimnya sosialisasi, rendahnya partisipasi pasangan ASN, serta tidak adanya regulasi yang mewajibkan mediasi BP4 sebagai prasyarat izin perceraian dan proses perceraian di Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item