Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Prinsip Kesetaraan dan Fikih Pemilihan Umum

LAILA, RAFIDATUL (2025) Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Prinsip Kesetaraan dan Fikih Pemilihan Umum. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 21303013_prabab.pdf Download (536kB)
	Text 21303013_bab1.pdf Download (468kB)
	Text 21303013_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text 21303013_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text 21303013_bab4.pdf Download (204kB)
	Text 21303013_daftarpustaka.pdf Download (239kB)
	Text 21303013_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (899kB)
	Text 21303013_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Download (195kB)

Abstract

RAFIDATUL LAILA, Dosen Pembimbing MOCH CHOIRUL RIZAL, M.H. dan FATIMATUZ ZAHRO’, M.H.I PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN PRESPEKTIF PRINSIP KESETARAAN, Skripsi, Progam Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: teori pemilu, disabilitas, teori prinsip kesetaraan. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden di Indonesia yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Meskipun hak politik penyandang disabilitas telah dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun masih ditemukan berbagai hambatan dalam aksesibilitas, penyediaan fasilitas pemilu, dan representasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada : apakah penyelenggaraan pemilu di Indonesia bagi penyandang disabilitas telah memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan, dan apakah penyelanggaraan pemilu di Indonesia bagi penyandang disabilitas telah memenuhi prinsip-prinsip dalam fikih pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk menilai penerapan norma hukum terhadap isu kesetaraan politik bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, pelaksanaan pemilu di Indonesia baru memenuhi aspek kesetaraan formal, tetapi belum mencapai kesetaraan substantif yang mengharuskan adanya langkah afirmatif untuk mewujudkan partisipasi politik yang penuh dan bermartabat bagi penyandang disabilitas. Kedua, pelaksanaan pemilu di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip prinsip fikih pemilu antara lain musyawarah, keadilan, akuntabilitas dan transparasi yang secara empiris pelaksanaannya masih belum optimal, ditandai dengan keterbatasan aksesibilitas di tempat pemungutan suara (TPS), minimnya fasilitas dan alat bantu pemilu, kurangnya informasi politik yang ramah disabilitas, serta rendahnya pemahaman petugas pemilu terkait layanan bagi penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item