Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr)

Ikhsan, Ahmad (2026) Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/Pa.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22301004_prabab.pdf Download (830kB)
	Text 22301004_bab1.pdf Download (323kB)
	Text 22301004_BAB2.pdf Download (453kB)
	Text 22301004_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text 22302004_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB)
	Text 22301004_bab5.pdf Download (148kB)
	Text 22301004_daftarpustaka.pdf Download (833kB)
	Text 22301004_pernyataan_publikasi_ahsan.pdf Download (874kB)

Abstract

Ikhsan Ahmad, Dosen Pembimbing: Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H., dan Rizki Dermawan, M.H., Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Keabsahan Pergantian Nadzir Tanpa Persetujuan Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr), Skripsi, Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: Wakaf, Nadzir, Pergantiuan Nadzir, Peradilan Agama Tanah wakaf memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan hukum terkait pengelolaan dan pergantian nadzir. Permasalahan hukum ini semakin kompleks ketika terjadi pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris atau tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan harta benda wakaf. Sebagaimana yang tercantum di dalam Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 512/Pdt.G/2022/PA.Kdr terhadap keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris, dan (2) bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap keabsahan pergantian nadzir yang dilakukan tanpa melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pelaksananya. Kajian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan BWI dalam menjaga tertib administrasi dan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara menafsirkan dan membandingkan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 terhadap fakta hukum dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum dan pandangan para ahli guna memperkuat argumentasi terkait keabsahan pergantian nadzir tanpa persetujuan ahli waris serta posisi BWI dalam proses hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan pengangkatan nadzir baru berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena nadzir sebelumnya telah meninggal dunia. Tindakan tersebut dinilai sah demi kemaslahatan umat dan keberlanjutan fungsi sosial wakaf, meskipun dilakukan tanpa melibatkan BWI secara langsung. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelibatan BWI seharusnya menjadi bagian penting dalam proses pergantian nadzir, agar tercipta tertib administrasi, transparansi, dan pengawasan hukum yang sesuai dengan sistem perwakafan nasional. Dengan demikian, putusan ini sudah mencerminkan asas kemaslahatan tetapi masih menyisakan persoalan formil terkait peran BWI dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Actions (login required)

View Item