IMPLIKASI HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri)

Inderaswari, Siska Fajri (2025) IMPLIKASI HUKUM NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri). Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text skripsi pra-bab (1-19).pdf Download (1MB)
	Text skripsi bab 1 (1-14).pdf Download (316kB)
	Text skripsi bab 2 (15-42).pdf Download (491kB)
	Text skripsi bab 3 (43-46).pdf Download (379kB)
	Text skripsi bab 4 (47-59).pdf Restricted to Registered users only Download (567kB)
	Text skripsi bab 5 (60-70).pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text skripsi bab 6 (71-72).pdf Download (369kB)
	Text skripsi daftar pustaka.pdf Download (383kB)
	Text Pernyataan Upload skripsi etheses (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, adanya praktik nikah siri di Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri tidak hanya usia kurang dari 19 saja, tetapi juga yang sudah pernah nikah secara resmi juga sebelumnya yang keabsahan praktik nikah siri ditentukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sesuai aturan hukum Islam. Sedangkan praktik nikah siri di Desa Bringin ini belum semuanya memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai hukum Islam. Dimana dalam rukun nikah ditentukan wali yang sah dan sesuai, namun dalam praktiknya di Desa Bringin nikah siri belum semuanya sesuai dengan syarat keabsahan akad perkawinan Islam. Kedua, nikah siri yang dilakukan belum dicatatkan secara resmi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan bukanlah sebuah syarat sahnya suatu perkawinan. Namun terdapat hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang legalitas pernikahan, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan-aturan tersebut dimaksudkan agar tercapainya kemaslahatan. Perbedaan status keabsahan antara hukum Islam dan hukum positif yang menjadi akar masalah utama. Karena hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum yang merugikan, terutama bagi pihak perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan.

Actions (login required)

View Item