PERGANTIAN TANAH WAKAF MUSHALLA AKIBAT PROYEK TOL PERSPEKTIF MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)

Hidayati, Dian Nur (2026) PERGANTIAN TANAH WAKAF MUSHALLA AKIBAT PROYEK TOL PERSPEKTIF MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang). Undergraduate (S1) thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI.

	Text 21301013_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21301013_bab1.pdf Download (318kB)
	Text 21301013_bab2.pdf Download (427kB)
	Text 21301013_bab3.pdf Download (288kB)
	Text 21301013_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text 21301013_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)
	Text 21301013_bab6.pdf Download (233kB)
	Text 21301013_daftarpustaka.pdf Download (254kB)
	Text 21301013_lampiran.pdf Download (734kB)
	Text 21301013_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)

Abstract

DIAN NUR HIDAYATI, Dosen Pembimbing: Dr. Mohamad Ma’mun, M.HI. dan Sidanatul Janah, S.HI., M.H. Pergantian Tanah Wakaf Mushalla Akibat Proyek Tol Perspektif Madzhab Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang). Kata Kunci: Pergantian Tanah Wakaf, Mushalla, Proyek Tol, Madzhab, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki nilai sangat penting dalam mewujudkan kemaslahatan untuk umat. Pengelolaan tanah wakaf sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama ketika tanah wakaf terkena proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pergantian tanah wakaf mushalla akibat pembangunan proyek jalan tol di Dusun Kedunggabus, Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, ditinjau dari perspektif madzhab hambali dan Hanafi dan undang-undang nomor 41 tahun 2004. Berdasarkan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa mushalla di atas tanah wakaf tersebut benar-benar digusur pada tahun 2014, dan proses pergantian tanah wakaf dilakukan melalui koordinasi antara masyarakat, takmir mushalla, wakif, dan pihak perusahaan tol. Tujuannya untuk Mendeskripsikan perubahan ststus tanah wakaf serta untuk menganalisis madzhab Hanafi, madzhab hambali dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 terhadap perubahan status tanah wakaf mushalla. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan undang - undang. Data yang digunakan adalah data primer yang melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian. Penelitian ini berlokasi di Dusun Kedunggabus Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Tanah wakaf yang semula digunakan untuk Mushalla Al Hikmah mengalami pergantian akibat proyek pembangunan jalan tol. Proses pergantian dilakukan melalui musyawarah antara nadzir, wakif, takmir, masyarakat, serta pemerintah desa dengan koordinasi dari KUA dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tanah wakaf lama diganti dengan lahan baru yang telah diikrarkan kembali sebagai tanah wakaf, dan mushalla pengganti dibangun dengan nama Masjid Mitkholul Huda. Kedua, Pergantian atau peralihan tanah wakaf mushalla yang terjadi di Dusun Kedunggabus, Kecamatan Bandarkedungmulyo dapat dinyatakan sah dan legal menurut perspektif madzhab, khususnya sesuai dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali, karena prosesnya telah memenuhi seluruh ketentuan syariat mengenai pengelolaan serta pengalihan harta wakaf. Pergantian atau peralihan tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, dan PP Nomor 25 Tahun 2018 serta KMA nomor 665 Tahun 2025, di mana seluruh prosedur administrasi, dokumentasi, dan persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, termasuk pengajuan oleh pihak tol kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama, meskipun sertifikat wakaf yang baru masih dalam proses penyelesaian hingga saat ini.

Actions (login required)

View Item