Rangkap Jabatan Pengurus Danantara Masa Jabatan 2024-2029 Perspektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Siyasah Dusturiyah

Rahmalika, Rofi'ud Akbar (2025) Rangkap Jabatan Pengurus Danantara Masa Jabatan 2024-2029 Perspektif Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dan Siyasah Dusturiyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303001_prabab.pdf Download (679kB)
	Text 22303001_bab1.pdf Download (390kB)
	Text 22303001_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 22303001_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (433kB)
	Text 22303001_bab4.pdf Download (160kB)
	Text 22303001_daftarpustaka.pdf Download (216kB)
	Text Pernyataan_Upload elektronik.pdf Download (254kB)

Abstract

Danantara sebagai lembaga pengelola investasi milik negara dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan legitimasi untuk melakukan rangkap jabatan bagi menteri bidang investasi dan hilirisasi sebagai kepala Danantara, sedangkan seorang menteri secara yuridis harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang lebih lanjut telah mengatur larangan rangkap jabatan bagi menteri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor rangkap jabatan menteri investasi dan hilirisasi sebagai pengurus Danantara dalam asas umum pemerintahan yang baik dan siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual sebagai jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini. Terdapat penggunaan bahan penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang secara keseluruhan dikodifikasi dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam metode analisis penelitian menggunakan preskriptif sebagai jawaban dari isu penelitian. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa faktor rangkap jabatan menteri investasi dan hilirisasi untuk memberikan sinergi kebijakan investasi dan mempercepat pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh Danantara. Peristiwa rangkap jabatan menteri investasi dan hilirisasi dalam sudut pandang asas umum pemerintahan yang baik tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Sedangkan dalam besaran remunerasi tidak sesuai dengan asas keterbukaan, namun tetapi dalam pengelolaan Danantara telah memenuhi asas keterbukaan. Lebih lanjut, dalam perspektif siyasah dusturiyah sebagaimana disampaikan oleh Imam Mawardi bahwa rangkap jabatan tidak diperbolehkan, karena rangkap jabatan termasuk dari perbuatan khianat dan dalam kategori memiliki keahlian di luar tugas yang diberikan kepadanya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi rangkap jabatan adalah keputusan terakhir untuk mengisi kekosongan jabatan.

Actions (login required)

View Item