Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah 2025 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Qadha'iyyah

Agustin, Aditya Restu (2025) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Kepala Daerah 2025 Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Qadha'iyyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 22303004_prabab.pdf Download (2MB)
	Text 22303004_bab1.pdf Download (331kB)
	Text 22303004_bab2.pdf Download (149kB)
	Text 22303004_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text 22303004_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (485kB)
	Text 22303004_bab5.pdf Download (92kB)
	Text 22303004_daftarpustaka.pdf Download (182kB)

Abstract

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah diatur jelas dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945, pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara sengketa proses atau tahapan administrasi pemilu dalam putusan nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan putusan nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah 2025 perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan menganalisis kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan kepala daerah 2025 dengan prinsip-prinsip siyasah qadha’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menjawab rumusan masalah, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan (library esearch). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menggunakan apa yang seharusnya. Hasil penelitian ini, pertama, Mahkamah Konstitusi dalam tindakannya yang melewati batas kewenangan dalam memeriksa sengketa proses atau tahapan administrasi pemilu, yang tidak sesuai dengan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan putusan nomor 68/PHPU.BUP- XXIII/2025. Ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam kedua putusan tersebut, dengan tetap memeriksa perkara sengketa proses baik dalam hal independensi penyelenggara pemilu, keabsahan calon presiden, bansos, Sirekap, dan perhitungan masa jabatan kepala daerah, dapat beresiko menimbulkan judicial overreach dan dianggap melanggar batas konstitusional yang melemahkan pemisahan kekuasaan sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pemerintahan. Kedua, prinsip-prinsip siyasah qadha’iyyah yang menekankan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di mana kedua putusan tersebut dikategorikan telah merusak keadilan prosedural dan tidak mencerminkan kepastian hukum, serta merusak wilayah Madzalim.

Actions (login required)

View Item