Analisis Praktik Politik Uang terhadap Putusan 15/Pid.sus/2017/Pn.Mjn perspektif UU No 10 Tahun 2016 dan Siyasah Tasyri'iyyah

Tovixant, Havnizahral (2025) Analisis Praktik Politik Uang terhadap Putusan 15/Pid.sus/2017/Pn.Mjn perspektif UU No 10 Tahun 2016 dan Siyasah Tasyri'iyyah. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 21303014_prabab.pdf Download (968kB)
	Text 21303014_bab1.pdf Download (445kB)
	Text 21303014_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text 21303014_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (432kB)
	Text 21303014_bab4.pdf Download (144kB)
	Text 21303014_daftar_pustaka.pdf Download (189kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Mejene, Sulawesi Barat yang menimbulkan persoalan serius terhadap integritas demokrasi lokal dan kepastian hukum. Isu hukum utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik politik uang dalam Pilkada dikonstruksikan secara hukum melalui Pasal 187A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta bagaimana penerapan hukum tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Mejene Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara penerapan Undang-undang Nomor 10 tahun 2026 dengan prinsip-prinsip Siyasah Tasyri’iyyah yang berkaitan dengan amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Masalah semakin kompleks karena Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 belum mengatur secara rinci terkait unsur waktu, bentuk pemberian, dan peran pelaku tidak langsung, sehingga menimbulkan potensi kekosongan hukum dalam penerapannya pada kasus yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, literatur, jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan teori-teori terkait Siyasah Tasyri’iyyah untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara hukum positif dan nilai hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, praktik politik uang yang terjadi dalam perkara Putusan No 10 Tahun 2016 memang memenuhi unsur perbuatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016. Namun demikian, penerapan pasal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena masih terdapat ketidakjelasan hukum, khususnya terkait unsur waktu (masa tenang), bentuk pemberian, serta peran pelaku tidak langsung. Kedua, perspektif Siyasah Tasyri’iyyah, praktik politik uang merupakan bentuk perbuatan yang harus dicegah agar tidak merusak tatanan sosial, integritas pemimpin, dan kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item