Pemenuhan Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak Dalam Putusan Verstek “(Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024)”

Masitoh, Ririn (2025) Pemenuhan Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak Dalam Putusan Verstek “(Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024)”. Undergraduate (S1) thesis, UIN Syekh Wasil Kediri.

	Text 21301018_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21301018_bab1.pdf Download (310kB)
	Text 21301018_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text 21301018_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB)
	Text 21301018_bab4.pdf Download (160kB)
	Text 21301018_daftarpustaka.pdf Download (122kB)
	Text 21301018_lembar pernyataan persetujuan publikasi (1).pdf Download (768kB)

Abstract

RIRIN MASITOH, 2025, Dosen Pembimbing Moch. Choirul Rizal, M.H. dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. Pemenuhan Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024), tanggal 28 Oktober 2024.Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Kata Kunci : Perceraian, Cerai Talak, Putusan Verstek Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024, adalah putusan verstek yang diawali dengan pengondisian agar termohon tidak dapat menghadiri persidangan. Ketidakhadiran tersebut mengakibatkan termohon tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada: (1) pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024; dan (2) analisis pengondisian termohon dalam perkara tersebut yang tidak hadir dalam persidangan dan kemudian tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum (yang pasti normatif). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik studi kepustakaan serta wawancara. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum apa yang seharusnya menurut hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, majelis hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 28 Oktober 2024 tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terkait alasan ketidakhadiran termohon dalam perkara tersebut. Seharusnya sesuai Pasal 150 Rbg, majelis hakim dalam perkara tersebut melakukan pemanggilan ulang untuk memberikan kesempatan kepada termohon. Kedua, pada faktanya termohon dikondisikan oleh pemohon supaya tidak dapat mengadiri persidangan. Perkara ini dalam peradilan Agama sudah memenuhi syarat dijatuhkannya verstek, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan ulang terkait hak-hak istri pasca perceraian. Sehingga hak-hak termohon tidak terpenuhi seharusnya sesuai dengan Pasal 149 KHI istri mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan mut’ah akibat putusnya perkawinan karena talak. Hakim harus tetap menerapkan asas keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, dalam hal ini istri, untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian sebagaimana yang seharusnya menurut hukum, seperti nafkah iddah dan mut’ah.

Actions (login required)

View Item