Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Blitar )

Pathonah, Eneng Marchelina (2025) Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Maqāṣid Al-Sharī’ah (Studi Putusan di Pengadilan Agama Blitar ). Masters (S2) thesis, IAIN Kediri.

	Text 23507006_PRABAB.pdf Download (637kB)
	Text 23507006_BAB1.pdf Download (467kB)
	Text 23507006_BAB2.pdf Restricted to Registered users only Download (239kB)
	Text 23507006_BAB3.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text 23507006_BAB4.pdf Download (70kB)
	Text 23507006_DAFTARPUSTAKA.pdf Download (160kB)
	Text 23507006_LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (18MB)
	Text 23507006_LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Download (124kB)

Abstract

ABSTRAK Eneng Marchelina Pathonah, Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Wahidi,M.H.I dan Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Maqāṣid al-sharī’ah (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Blitar), Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, IAIN KEDIRI. Kata Kunci : Harta Bersama, Perceraian, Putusan Pengadilan Agama, Keadilan Substantif Dalam kehidupan perkawinan, sering kali suami dan istri bekerja bersama untuk memperoleh penghasilan, sehingga menimbulkan harta kekayaan bersama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f), harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk sebagai harta bersama. Namun, tidak jarang suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, yang menjadi salah satu penyebab putusnya hubungan pernikahan. Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata, perceraian mengakibatkan pembubaran harta bersama, yang kemudian harus dibagi antara suami dan istri. Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 juga menyatakan bahwa pembagian harta bersama dilakukan secara adil, yakni masing-masing mendapat separuh. Namun, dalam putusan pengadilan agama seperti Putusan 1617/Pdt.G/2022/Pa.Bl dan 1560/Pdt.G/2023/Pa.Bl, hakim memutuskan bahwa istri memperoleh bagian lebih besar dari suami, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dan meninjaunya dari perspektif Maqāṣid al-sharī’ah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan empat pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan perbandingan (Comparative Approach) dimana bahan hukum primer adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundangundangan) dan sekunder (buku dan jurnal ilmiah). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim dalam memutuskan harta Bersama pasca perceraian pada putusan 1617/Pdt.G/2022/Pa.Bl dan 1560/Pdt.G/2023/Pa.Bl menimbang atas prinsip keadilan substantif. Majelis hakim menilai bahwa kontribusi istri dalam mencari nafkah lebih besar dibandingkan suami yang hanya bekerja serabutan, dengan tidak meninggalkan kontribusi suami turut merawat harta bersama. Adapun pertimbangan hakim ini mencerminkan penerapan Maqāṣid AlSharī’ah menurut Al-Syatibi yaitu pada aspek keadilan individu sebagai upaya dalam penjagaan harta (hifz al-mal) pada tingkatan hajiyyat sesuai dengan tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat. Serta sesuai dengan prinsip Keadilan (Al-Adl) menurut Ibnu Asyur pada konsep al-‘adlah al-fiṭriyyah asy-syūrā.

Actions (login required)

View Item