Adat larangan menikah antara dusun Cranggang dengan dusun Sambirembyung dari sudut pandang urf( Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah )

Syihabudin, Syihabudin (2025) Adat larangan menikah antara dusun Cranggang dengan dusun Sambirembyung dari sudut pandang urf( Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah ). Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

	Text 21301015_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21301015_bab1.pdf Download (396kB)
	Text 21301015_bab2.pdf Download (465kB)
	Text 21301015_bab3.pdf Download (297kB)
	Text 21301015_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (345kB)
	Text 21301015_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (363kB)
	Text 21301015_bab6.pdf Download (207kB)
	Text 21301015_daftar_pustaka.pdf Download (251kB)
	Text 21301015_lampiran_lampiran.pdf Download (856kB)
	Text Pernyataan_Upload.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)

Abstract

Syihabudin, Dosen Pembimbing: Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. dan Yuli Astuti Hasanah, M.Pd. Adat Larangan Menikah antara Dusun Cranggang dengan Dusun Sambirembyung dari Sudut Pandang ‘Urf (Studi Kasus di Desa Gemantar Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: Larangan Menikah, Adat, ‘Urf, Hukum Islam Tradisi larangan menikah antara warga Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung di Desa Gemantar, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, hingga kini masih diyakini dan dijalankan sebagian masyarakat. Mereka beranggapan bahwa pernikahan lintas dusun dapat mendatangkan kesialan, pertengkaran, bahkan perceraian. Kepercayaan ini diperkuat dengan simbol “Watu Kembar” yang dianggap sakral sebagai batas spiritual kedua dusun. Padahal, larangan tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum positif maupun syariat Islam. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah tradisi tersebut termasuk ʿurf ṣaḥīḥ yang sesuai dengan prinsip syariat, atau justru ʿurf fāsid yang bertentangan dengan kebebasan memilih pasangan hidup dan tujuan pernikahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode socio-legal yang memadukan kajian normatif dan realitas sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga yang memiliki pengalaman terkait pernikahan antar dusun. Sedangkan data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, kitab ushul fiqh, teori ʿurf, maqāṣid al-syarīʿah, serta ketentuan hukum positif seperti Undang�Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis dilakukan dengan meninjau adat tersebut berdasarkan teori ʿurf dan prinsip maqāṣid al-syarīʿah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan menikah antara Dusun Cranggang dan Dusun Sambirembyung muncul dari kepercayaan turun-temurun dan mitos leluhur yang diwariskan melalui simbol “Watu Kembar”. Sebagian masyarakat tua masih mempertahankannya sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial, sementara generasi muda mulai menolak karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari sudut pandang hukum Islam, tradisi ini tergolong ʿurf fāsid karena tidak memiliki dasar syar‘i, menimbulkan stigma sosial, serta membatasi hak individu untuk menikah. Adat tersebut juga bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-nasl dalam maqāṣid al-syarīʿah. Dengan demikian, larangan ini tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat, sebab bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa raḥmah

Actions (login required)

View Item