Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch

ULUM, MUH. BAHRUL (2024) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch. Masters (S2) thesis, IAIN Kediri.

	Text 22507009_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 22507009_bab1.pdf Download (667kB)
	Text 22507009_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text 22507009_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text 22507009_bab4.pdf Download (666kB)
	Text 22507009_daftar_pustaka.pdf Download (666kB)
	Text 22507009_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 22507009_lembar_persetujuan_publikasi.pdf Download (166kB)

Abstract

ABSTRAK MUH. BAHRUL ULUM, 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum. 2. Dr. Ilham Tohari, S.HI., M.HI. Kata Kunci: Peraturan, Status Perkawinan, Keadilan. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang memberikan kepastian status hukum pasangan suami istri, anak-anak, serta akses terhadap layanan administrasi dan publik. Namun dengan adanya permendagri nomor 108 tahun 2019 tidak sinkron dengan aturan pencatatan perkawinan yang mengakibatkan ketikadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum adanya aturan kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga dan mengkaji kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang menekankan keadilan. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekata perundang-undangan dan analisis. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan nonhukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) kemudian, dianalisis dengan tujuan memecahkan masalah dan menggambarkan masalah lewat menghimpun data-data, kompilasi, serta analisis. Akibat hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan adalah tidak terlindungnya perempuan sebagai istri dikarenakan tidak diakunya sebauah perkawinan, tidak mendukung efektifitas hukum dikarenakan menimbulkan persoalan lain di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat, dan status perkawinan tidak diakui oleh negara yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum jika terjadi sesuatu pada keluarga tersebut. Selain itu kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu keluarga perspektif teori keadilan Gustav Radbruch tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, karena tidak memenuahi aspek keselarasan, yaitu tidak selaras dengan peraturan perundangundangan diatasnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak adanya aspek keserasian yaitu tidak adanya keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum karena adanya persamaan hak perkawinan tercatat dan perkawinan belum tercatat, dan tidak adanya aspek keseimbangan atu keharmonisan karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item