IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk)

MZ, LAILA NAFISATUL (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA KAWIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (Studi Kasus di KUA Kecamatan Prambon Nganjuk). Undergraduate (S1) thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.

	Text 931107718_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 931107718_bab1.pdf Download (317kB)
	Text 931107718_bab2.pdf Download (647kB)
	Text 931107718_bab3.pdf Download (260kB)
	Text 931107718_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text 931107718_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (416kB)
	Text 931107718_bab6.pdf Download (236kB)
	Text 931107718_daftarpustaka.pdf Download (239kB)
	Text 931107718_lampiran.pdf Download (2MB)
	Text 931107718_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)

Abstract

Laila Nafisatul MZ .Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, SH., MH, dan Afifah Mayaningsih. S.Pd., M.H., Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi kasus KUA Kecamatan Prambon Nganjuk). Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri. 2025 Kata Kunci: Batas Usia Menikah, Perkawinan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, KUA Prambon. Perkawinan anak merupakan isu hukum yang masih menjadi salah satu permasalahan dan tantangan serius di Indonesia, terutama dalam upaya pelindungan anak dan pemenuhan hak-hak perempuan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menaikkan batas usia minimal kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sejajar dengan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut dalam mencegah praktik perkawinan anak, khususnya di wilayah pedesaa terlebih di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Meskipun telah ada peningkatan kesadaran hukum dan sosial, praktik ini masih marak terjadi. Perkawinan anak ini juga berdampak buruk terhadap pemenuhan hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan perkembangan mental yang sehat serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan ini adalah Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami bagaimana peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin, diimplementasikan dalam praktik sosial di tingkat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti petugas KUA, masyarakat, dan pihak lainnya yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas hukum secara kontekstual, melihat kesenjangan antara hukum normatif dan praktik di lapangan, serta memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi telah melaksanakan ketentuan batas usia menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat permohonan dispensasi nikah yang menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi di lapangan, seperti faktor budaya, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA Prambon telah berupaya mengimplementasikan regulasi ini melalui penyuluhan hukum dan bimbingan pranikah, pelaksanaan di lapangan masih menemui berbagai kendala, seperti masih tingginya pengajuan dispensasi kawin dan faktor budaya masyarakat yang menganggap wajar perkawinan usia dini. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi lintas lembaga serta pendekatan edukatif yang lebih intensif agar implementasi batas usia kawin dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan

Actions (login required)

View Item