Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr)

Indarti, Aisyah Putri Natasya (2025) Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931114418_prabab.pdf Download (703kB)
	Text 931114418_bab1.pdf Download (460kB)
	Text 931114418_bab2.pdf Download (489kB)
	Text 931114418_bab3.pdf Download (219kB)
	Text 931114418_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text 931114418_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text 931114418_bab6.pdf Download (208kB)
	Text 931114418_daftarpustaka.pdf Download (276kB)
	Text 931114418_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 931114418_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Download (191kB)

Abstract

AISYAH PUTRI NATASYA INDARTI, Dosen Pembimbing Bapak Dr. H. Baiurrahman, M.Hum dan Ibu Sheila Fakhria, M.H,. : Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah, Dan Nafkah Anak Pasca Cerai Talak Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, 2025. Kata Kunci: Hakim, Ijtihad, Pengadilan Agama Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ijtihad hakim di pengadilan agama dalam menentukan kewajiban nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak yang berupa nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak pasca cerai talak. Dalam mengambil keputusan, hakim di pengadilan agama biasanya berijtihad untuk memutuskan perkara yang ada di pengadilan. Hakim berpedoman pada hukum Islam berupa al-Qur’an, hadist, ijma’, serta qiyas. Selain itu, hakim juga menggunakan hukum positif seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) jika memang diperlukan dan sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Pada studi putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr pemohon (mantan suami) wajib memberikan nafkah iddah kepada termohon (istri) serta pemohon (mantan suami) juga wajib menafkahi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kadar nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak pasca cerai talak berdasaran studi putusan No: 2222/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dimana menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen dan putusan). Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan menganalisis putusan. hasil dari penelitian yaitu dalam mengambil keputusan didalam sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, hakim selalu berijihtihad menggunakan dasar hukum Islam dalam menentukan kadar nafkah pada mantan istri dan juga anak. Atau jika memang dibutuhkan, hakim menggunakan hak ex officio yaitu hak yang dimiliki hakim dimana penerapannya yang diharapkan dapat menciptakan keadilan di lingkungan msayarakat. Dan juga agar adil terhadap kedua belah pihak. Kadar nafkah yang dibebankan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga selalu mempertimbangkan dari segi kebutuhan anak atau mantan istri dan juga menyesuaikan dengan pendapatan mantan suami. Hakim melakukan ijtihad berdasarkan dasar hukum Islam yamg ada seperti KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 149 dan juga dalil surat didalam al-Qur’an seperti Surah at-Thalaq ayat: 7 agar hakim dapat memberikan keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak.

Actions (login required)

View Item