Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga

Safira, Nadia (2025) Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931109318_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 931109318_bab1.pdf Download (382kB)
	Text 931109318_bab2.pdf Download (444kB)
	Text 931109318_bab3.pdf Download (351kB)
	Text 931109318_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text 931109318_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB)
	Text 931109318_bab6.pdf Download (342kB)
	Text 931109318_daftarpustaka.pdf Download (340kB)
	Text 931109318_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text 931109318_lembar pernyataan nadia safira.pdf Download (124kB)

Abstract

Safira Nadia. Dosen Pembimbing: Moh. Nafik, M. HI dan Moch. Choirul Rizal, M.H., Prespektif Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perceraian Pasangan Status Kawin Tidak Tercatat Pada Kartu Keluarga. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Kata Kunci: Perspektif Hakim, Perceraian, Nikah Tidak Tercatat, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Trenggalek Dirjen Dukcapil Kemendagri menerbitkan KK bagi pasangan kawin belum tercatat melalui Pasal 10 ayat (2) Permendagri No. 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa pasangan suami istri yang nikahnya belum tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Tujuan utama pencatatan status kawin atau cerai tidak tercatat adalah agar mendorong masyarakat melakukan isbat nikah yang kemudian pada akhirnya dapat di data kembali menjadi perkawinan tercatat. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, dengan menggabungkan analisis normatif hukum dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Trenggalek menilai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai bukti validitas dalam membuat status kawin tidak tercatat pada Kartu Keluarga (KK) tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti sah pernikahan karena hanya mencerminkan data administratif kependudukan. Dalam praktik peradilan, akta nikah atau putusan isbat nikah menjadi alat bukti utama yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, bagi pasangan yang menikah secara tidak tercatat pada KK, hakim mensyaratkan pengajuan isbat nikah terlebih dahulu sebelum permohonan cerai dapat diterima dan diperiksa secara hukum. Fakta bahwa perubahan Kartu Keluarga memang tidak perlu melakukan isbat nikah. Namun yang menjadi wajib dan menjadikan sebab mengapa kemudian pegawai Disdukcapil meminta pasangan untuk melakukan isbath nikah dikarenakan dasar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak untuk cerai tidak tercatat adalah karena syarat dan pengesahan perkawinan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama melalui isbath nikah. Berdasarkan apa yang terjadi di Trenggalek, kecil nya angka perceraian tercatat ialah sebab tinggi nya lonjakan pernikahan tidak tercatat baik di catatkan dalam KK maupun liar dan rendahnya temuan perceraian tercatat sebab tingginya perceraian liar.

Actions (login required)

View Item