Analisis Yuridis Dan 'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)

Burhanuddin, Muhammad Arif (2025) Analisis Yuridis Dan 'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 931112820_PRABAB.pdf Download (1MB)
	Text 931112820_BAB I.pdf Download (215kB)
	Text 931112820_BAB II.pdf Download (378kB)
	Text 931112820_BAB III.pdf Download (53kB)
	Text 931112820_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text 931112820_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text 931112820_BAB VI.pdf Download (83kB)
	Text 931112820_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (148kB)
	Text 931112820_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 931112820_Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.pdf Download (306kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Arif Burhannudin. Dosen Pembimbing: Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I dan Fatimatuz Zahro’, M.H.I. Analisis Yuridis Dan ‘Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2025 Kata Kunci: Hibah, ‘Urf, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam Praktik pemberian hibah seluruh harta orang tua kepada anak merupakan fenomena yang kerap dijumpai dalam masyarakat Indonesia, baik sebagai bentuk kasih sayang, maupun upaya menjaga keharmonisan keluarga. Namun, praktik ini menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan secara tidak proporsional atau bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1666 sampai Pasal 1693, adapun salah satu pasal tersebut yaitu pasal 1682 KUHperdata mengatur tentang syarat sahnya hibah yaitu harus dilakukan dengan akta notaris. Hibah yang tidak dibuat dengan akta notaris atau tidak diakui sah dengan akta notaris dianggap batal. dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 210 sampai Pasal 214. Disisi lain, hukum Islam membedakan secara tegas antara hibah dan warisan, serta memperhatikan adat kebiasaan (‘urf) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis dan analisis terhadap ‘urf guna memahami keabsahan dan dampak dari hibah seluruh harta kepada anak atau ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari studi lapangan, termasuk literatur hukum, fikih, serta peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdata, KHI, dan peraturan pelaksana lainnya. Analisis terhadap ‘urf dilakukan melalui studi literatur dan pandangan ulama fikih klasik maupun kontemporer yang menyoroti relevansi adat dalam hukum hibah. Dari hasil penelitian ini dapat di Tarik Kesimpulan bahwa (1) Secara yuridis, hibah diatur dalam pasal 1666 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan bahwa hibah adalah pemberian secara Cuma-Cuma dari seseorang kepada orang yang masih hidup. Dalam konteks hukum islam, hibah juga diatur dalam pasal 211 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam islam praktik hibah kepada anak dimungkinkan, namun tidak boleh bertujuan menghilangkan hak ahli waris lainnya atau menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta waris(2) Secara Urf, di Desa Betet menganggap orang tua yang memberikan hibah harta kepada anak adalah hal yang lumrah dan sah. Namun demikian, seringkali praktik tersebut kurang mempertimbangkan prinsip keadilan antar anak atau ahli waris lainnya. Hal tersebut berdampak secara signifikan karena akan menimbulkan konflik keluarga, karna akan menimbulkan reaksi negative antara pihak yang diberi hibah dan anak yang tidak diberi. Maka meskipun dibenarkan secara adat, urf tidak dapat mengesampingkan ketentuan syariat, khususnya terkait hak waris yang sudah ditetapkan oleh peraturan.

Actions (login required)

View Item