PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL PADA PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG (Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg)

SARI, NUR RATNA (2025) PENETAPAN WALI HAKIM TERHADAP PERKARA WALI ADHAL PADA PENGADILAN AGAMA JOMBANG PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DI KECAMATAN NGORO KABUPATEN JOMBANG (Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg). Undergraduate (S1) thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM KEDIRI.

	Text 931114819_prabab.pdf Download (2MB)
	Text 931114819_bab1.pdf Download (243kB)
	Text 931114819_bab2.pdf Download (500kB)
	Text 931114819_bab3.pdf Download (211kB)
	Text 931114819_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (762kB)
	Text 931114819_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text 931114819_bab6.pdf Download (79kB)
	Text 931114819_daftarpustaka.pdf Download (203kB)
	Text 931114819_lampiran.pdf Download (1MB)
	Text 931114819_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)

Abstract

Nur Ratna Sari, Dosen Pembimbing Dr. H. Abdullah Taufik, MH dan Dr. Muhammad Sholikhudin, M. HI, Penetapan Wali Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal Pada Pengadilan Agama Jombang Perspektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Putusan Nomor: 372/pdt.P/2022/PA.jbg) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri 2025. Kata Kunci : Penetapan, Wali Hakim, Wali Adhal Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria wanita sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga bahagia selama-lamanya berdasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rukun nikah meliputi calon suami dan istri, wali nikah, dua saksi, ijab kabul. Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Jombang terjadi ketika wali nasab calon mempelai wanita tidak mau menikahkan putrinya dengan alasan calon mempelai pria tidak sesuai dengan keinginannya ayahnya, yang mana sang ayah menginginkan putrinya menikah dengan seorang pengusaha yang sudah sukses dan mapan. Wali yang tidak mau menikahkan anaknya disebut wali adhal. Fokus masalah, bagaimana prosedur dan bentuk penetapan wali adhal serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan wali hakim pengganti wali adhal di Pengadilan Agama Jombang serta perspektif tokoh Nahdlatul Ulama mengenai penetapan wali hakim terhadap perkara wali adhal. Bertujuan untuk mengetahui prosedur dan bentuk penetapan wali adhal, serta dasar pertimbangan dalam mengabulkan putusan wali hakim pengganti wali adhal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi atau yuridis empiris, dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis Penelitian yang digunakan field research. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, yang didapatkan dari wawancara hakim PA Jombang dan tokoh NU. Sedangkan sumber data sekunder yaitu Buku, Jurnal, dan Hasil penelitian yang sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Jombang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhal termuat dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga permohonan dikabulkan. Sesuai dengan kaidah fiqh dar’ul mafasid muqoddamun ala jalbilmasholih, menolak kerusakan dalam hal wali adhal, lebih diutamakan meraih kebaikan dengan menggunakan wali hakim jika wali nasabnya enggan menikahkan. Sebab pernikahan tanpa wali nasab dan menggunakan wali hakim adalah mencegah pernikahan yang tidak sah.

Actions (login required)

View Item