Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk)

Janah,, Amalia Farikatul. (2025) Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 21301054_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21301054_bab1.pdf Download (319kB)
	Text 21301054_bab2.pdf Download (469kB)
	Text 21301054_bab3.pdf Download (276kB)
	Text 21301054_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text 21301054_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text 21301054_bab6.pdf Download (303kB)
	Text 21301054_daftarpustaka.pdf Download (246kB)
	Text 21301054_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 21301054_Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.pdf Download (198kB)

Abstract

Perkawinan tidak tercatat menjadi persoalan hukum yang kompleks di Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian status hukum pasangan, anak, dan harta bersama. Padahal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pencatatan perkawinan merupakan elemen penting dalam menjamin legalitas dan perlindungan hukum. Salah satu kasus aktual terkait pembatalan perkawinan tidak tercatat terjadi dalam Putusan 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan tidak tercatat dan analisis pembatalan perkawinan tidak tercatat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data dikumpulkan melalui dokumentasi terhadap salinan putusan, wawancara dengan salah satu hakim yang memutus perkara, serta kajian literatur yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran utuh tentang praktik pembatalan perkawinan tidak tercatat di lembaga peradilan agama. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan tidak tercatat didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu ketidaksahan wali nikah, status poligami tanpa izin pengadilan, dan tidak adanya pencatatan perkawinan di KUA. Ketiga alasan ini dianggap cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut fasid dan harus dibatalkan. Selanjutnya analisis terhadap pembatalan perkawinan tersebut menunjukan bahwa adanya keselarasan antara hukum islam dan hukum positif, di mana kedua sistem hukum sama-sama menegaskan pentingnya pemenuhan syarat dan rukun nikah serta pencatatan sebagai dasar legalitas sebuah perkawinan. Putusan ini menunjukan mekanisme hukum yang ada dapat digunakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perkawinan tidak tercatat.

Actions (login required)

View Item