Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)

Pratama, Adyuta Ega (2025) Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 21302090_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21302090_bab1.pdf Download (288kB)
	Text 21302090_bab2.pdf Download (357kB)
	Text 21302090_bab3.pdf Download (212kB)
	Text 21302090_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text 21302090_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text 21302090_bab6.pdf Download (187kB)
	Text 21302090_daftarpustaka.pdf Download (178kB)
	Text 21302090_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text 21302090_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Download (190kB)

Abstract

ADYUTA EGA PRATAMA. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI,. M.Hum. Dan Rizki Dermawan, MH Praktik Jual Beli Pasir Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pertambangan Pasir Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025. Kata kunci: jual beli, Izin Usaha Pertambangan (IUP), hukum Islam. Aktivitas pertambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, telah menjadi sorotan, karena melanggar regulasi dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta masyarakat. Meskipun pasir adalah sumber daya alam yang diizinkan untuk diperjualbelikan dalam Islam, praktik pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) menimbulkan dampak bagi sosial, ekonomi, dan mengancam kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri berjalan, dampak yang ditimbulkannya, serta bagaimana hukum Islam menilai aktivitas jual beli pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian ekonomi terhadap hukum. Data primer diperoleh dari situasi yang terjadi di lapangan melalui metode pengumpulan data dengan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik jual beli pasir tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur terkait hukum jual beli dalam perspektif hukum Islam. Peneliti menganalisis data dengan membandingkan kesamaan, mengidentifikasi perbedaan, dan menyesuaikannya dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, sulitnya proses perizinan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun sebagian aktivitas tambang tampak terorganisir, praktik tersebut tetap tidak memenuhi regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan persoalan legalitas. Praktik jual beli pasir tanpa IUP di Kecamatan Ngancar memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan lingkungan. Secara sosial, aktivitas ini mengurangi pengangguran namun menciptakan ketidakadilan bagi warga yang tidak terlibat. Dari sisi ekonomi, harga pasir menjadi lebih terjangkau, tetapi hanya menguntungkan pihak tertentu. Secara ekologis, praktik pertambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran, dan gangguan ekosistem yang mengancam keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Praktik jual beli pasir tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kecamatan Ngancar terdapat dualisme kepemilikan lahan, yaitu lahan milik perhutani dan milik pribadi. Status kepemilikan lahan perhutani sudah jelas memenuhi regulasi dan ketentuan sebagai objek pertambangan yang sah. Akan tetapi praktik pertambangan yang terjadi di lahan milik pribadi tidak memenuhi perizinan resmi dari kementrian ESDM. Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan, baik diatas tanah milik umum maupun milik pribadi ini haruslah memiliki izin, sehingga jual beli objek pasir tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Aktivitas ini juga tidak sesuai dengan prinsip muamalah seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, serta bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 22 Tahun 2011 bahwa praktik pertambangan pasir tanpa izin juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan tidak memiliki dasar yang legal.

Actions (login required)

View Item