Integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman dan siyasah qadha'iyyah

Saputri, Fenolia Intan (2024) Integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman dan siyasah qadha'iyyah. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

	Text 21303006_prabab.pdf Download (1MB)
	Text 21303006_bab1.pdf Download (345kB)
	Text 21303006_bab2.pdf Download (321kB)
	Text 21303006_bab3.pdf Download (290kB)
	Text 21303006_bab4.pdf Download (240kB)
	Text 21303006_bab5.pdf Download (111kB)
	Text 21303006_daftarpustaka.pdf Download (220kB)
	Text 21303006_lampiran.pdf Download (1MB)
	Text 21303006_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (118kB)

Abstract

Fenolia Intan Saputri. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum., dan Moch. Choirul Rizal, M.H. Integrasi Peradilan Hukum Dengan Peradilan Etik Perspektif Konsep Kekuasaan Kehakiman dan Siyasah Qadha’iyyah.Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah. IAIN Kediri. 2024. Kata Kunci: Peradilan, Kekuasaan Kehakiman, Siyasah Qadha’iyyah Keberadaan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor: 02/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023 tidak mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya pemberlakuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023, yang secara jelas melanggar etika. Fenomena pelanggaran etik yang tidak mempengaruhi produk hukum tidak hanya terjadi dalam lingkungan peradilan konstitusi, namun juga terdapat dalam lingkungan peradilan umum Hal ini terjadi karena adanya pemisahan dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran hukum dan pelanggaran etik. Mekanisme terpisah tersebut berakibat pula pada kedua proses yang tidak bisa saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peradilan hukum dan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman dan siyasah qadha’iyyah, serta menganalisis integrasi peradilan hukum dengan peradilan etik perspektif konsep kekuasaan kehakiman dan siyasah qadha’iyyah. Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Kemudian teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu mengungkapkan apa yang seharusnya. Hasil dari penelitian ini, pertama, dalam konsep kekuasaan kehakiman antara peradilan hukum dengan peradilan etik memiliki mekanisme proses peradilan yang terpisah. Hal ini terbukti dari sumber dari keduanya yang berbeda serta tidak adanya keterkaitan antara peradilan hukum dengan peradilan etik. Kedua, secara eksplisit peradilan etik dalam konsep siyasah qadha’iyyah tidak disebutkan, namun terkandungnya nilai-nilai moral dalam mekanisme sistem peradilan hukum Islam dapat dikatakan bahwa kedua peradilan tersebut merupakan satu kesatuan. Ketiga, integrasi antara peradilan hukum dengan peradilan etik di Indonesia perlu dilakukan hal ini dalam rangka mendorong tercapainya tujuan hukum. Integrasi tersebut dapat diwujudkan dengan mengupayakan beberapa cara antara lain: (a) pembentukan kerangka hukum dan etika yang jelas; (b) pembentukan dan penguatan kelembagaan serta prosedur; (c) adopsi dan penerapan konsep baru. Namun integrasi tersebut juga memiliki tantangan karena adanya perbedaan aliran filsafat hukum, di mana saat ini di Indonesia sistem hukumnya berpaham paradigma hukum positivisme. Oleh karena itu guna membangun paradigma hukum yang berkeadilan substantif perlu disandingkan berbagai paradigma hukum yang berkembang termasuk paradigma hukum hasil dari pemikiran ahli hukum Indonesia yang merupakan koreksi dari paradigma positivisme hukum.

Actions (login required)

View Item