TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA FASILITAS KANTOR DESA (STUDI KASUS DI DESA DOKO KABUPATEN KEDIRI)

Lutfiana, Rohiima Hani (2024) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUDHARABAH PADA FASILITAS KANTOR DESA (STUDI KASUS DI DESA DOKO KABUPATEN KEDIRI). Undergraduate (S1) thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI.

	Text 20302101_prabab.pdf Download (8MB)
	Text 20302101_bab1.pdf Download (329kB)
	Text 20302101_bab2.pdf Download (384kB)
	Text 20302101_bab3.pdf Download (260kB)
	Text 20302101_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB)
	Text 20302101_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text 20302101_bab6.pdf Download (240kB)
	Text 20302101_daftarpustaka.pdf Download (137kB)
	Text 20302101_lampiran.pdf Download (1MB)
	Text 20302101_lembarpernyataanpersetujuanpublikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)

Abstract

Lutfiana, Rohiima Hani. Dosen Pembimbing Sheyla Nichlatus Sovia, Lc.,M.Ag dan Muhammad Habib Adi Putra, M.H. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil dalam Akad Mudharabah Pada Fasilitas Kantor Desa (Studi Kasus di Desa Doko Kabupaten Kediri), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Kata kunci : Akad Mudharabah, Bagi Hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad mudharabah yang diterapkan pada penyewaan fasilitas kantor desa di Desa Doko, Kabupaten Kediri, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam yang didasarkan pada prinsip bagi hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Dalam praktiknya, mudharabah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keberkahan melalui pembagian bagi hasil usaha berdasarkan kesepakatan awal. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pemenuhan rukun dan syarat akad mudharabah. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengevaluasi keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap kaidah syariah dalam implementasi akad. Penelitian ini mengkaji apakah sistem bagi hasil dalam penyewaan fasilitas kantor desa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam akad mudharabah, seperti pembagian hasil yang adil dan sesuai dengan kesepakatan awal, serta apakah pelaksanaannya sudah mematuhi ketentuan hukum ekonomi syariah. Melalui pendekatan studi kasus di Desa Doko, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik pembagian hasil yang diterapkan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip akad mudharabah agar penerapannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan. Bagi hasil salah satu mekanisme pembagian pendapatan yang sering diterapkan dalam pengelolaan fasilitas atau aset bersama, seperti fasilitas desa. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah desa dan organisasi pengelola, misalnya Karang Taruna. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan sering muncul, seperti kurangnya transparansi dalam pelaporan pendapatan, ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, dan dukungan biaya operasional yang tidak memadai.

Actions (login required)

View Item