Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Untuk Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

Nada, Nabila Qotrun (2024) Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Untuk Pendidikan (Studi Kasus di SDI NU Kecamatan Badas Kabupaten Kediri). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

[img] Text
931110519_prabab.pdf

Download (3MB)
[img] Text
931110519_bab1.pdf

Download (795kB)
[img] Text
931110519_bab2.pdf

Download (877kB)
[img] Text
931110519_bab3.pdf

Download (394kB)
[img] Text
931110519_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (601kB)
[img] Text
931110519_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (440kB)
[img] Text
931110519_bab6.pdf

Download (601kB)
[img] Text
931110519_daftarpustaka.pdf

Download (442kB)
[img] Text
2024_01_08_13_38_51 nabila.pdf

Download (299kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya tanah wakaf yangditujukan untuklembaga pendidikan formal yang pengelolaannya dilakukan oleh nazhir beradapada naungan Nahdlatul Ulama dengan status nazhir Badan Hukum danmemperoleh Juara 1 pada ajang PWNU Award Jatim, wakaf paling banyak yangbernazhir Nahdlatul Ulama. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentangpengelolaan alokasi aset wakaf yang mengelola pada lembaga formal dengananalisis pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan pendekatanyuridis normatif teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara,dokumentasi atau studi kepustakaan terhadap perundang-undangan. Data yangdikumpulkan oleh penulis, kemudian dianalisis melalui proses reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa wakaf pendidikan SDI NU Badas merupakan wakaf konsumtif yang dihabiskan untuk pembangunan lembaga setiaptahunnya. Pada kelima unsur wakaf ada hak nazhir yang yang dijelaskan padaUndang-Undang Nomor 2004 pada pasal 12 terkait imbalan yang diterima nazhiryakni maksimal 10% bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2004 pasal 5 Tentang Yayasan terkait gaji, upah dan honorarium yang disebutkanbahwa kekayaan Yayasan tidak dapat diberikan kepada pendiri Yayasan, pembina,dan pengawas. Dalam hal ini, ketua nazhir terafiliasi sebagai Pembina Yayasan.Kemudian, terkait pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, tidak lepas dari kontribusimasyarakat dalam pengembangan wakaf. Pemanfaatan dapat dirasakan olehpeserta didik dan masyarakat sekitar sebagai penunjang sarana pendidikan dan ibadah.

Item Type: Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1))
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180127 Mu'amalah (Islamic Commercial Law, Islamic Contract Law) > 18012716 Waqf, Zakah, Infaq, Shadaqah
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Nabila Qotrun Nada
Date Deposited: 08 Jan 2024 06:39
Last Modified: 08 Jan 2024 06:39
URI: https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/11490

Actions (login required)

View Item View Item