Mar'ah, Geges Idhiana (2023) Kontekstualisasi Wali Mujbir di Era Kriminalisasi Segala Bentuk Pemaksaan Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
Text
931109019_prabab.pdf Download (1MB) |
|
Text
931109019_bab1.pdf Download (431kB) |
|
Text
931109019_bab2.pdf Download (424kB) |
|
Text
931109019_bab3.pdf Download (322kB) |
|
Text
931109019_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) |
|
Text
931109019_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (752kB) |
|
Text
931109019_bab6.pdf Download (186kB) |
|
Text
931109019_daftarpustaka.pdf Download (469kB) |
|
Text
931109019_Lembar Pernyataan Geges Idhiana (1).pdf Download (107kB) |
Abstract
Pemaksaan perkawinan menjadi salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan pemaksaan perkawinan dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun di sisi lain dalam konsep fiqih terdapat hak wali mujbir yaitu memiliki hak dan kekuasan mutlak untuk menikahkan anak perempuannya sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan anaknya. Akan tetapi ketika diterapkan di masyarakat tidak selalu sesuai sebagaimana semestinya seperti apa yang diniatkan baik dalam aturan fiqih. Hal tersebut didukung adanya fenomena pemaksaan perkawinan yang terjadi di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor keluarga, seperti jeratan hutang, janji, nadzar, dan pemicu lainnya. Namun dalil yang dipakai adalah sama, yakni karena wali laki-laki memiliki hak Ijbar atau posisi wali mujbir untuk menikahkan anaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku masyarakat (behavior) dalam berinteraksi. Dan menggunakan pendekatan socio-legal yaitu memanfaatkan berbagai disiplin ilmu sosial dan ilmu hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan narasumber yakni dosen Fiqih Munakahat Fakultas Syariah IAIN Kediri sebagai akademisi di bidang fiqih munakahat. Serta menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, serta sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan kewenangan wali mujbir, sejarah hak ijbar, dan kawin paksa. Adapun dua kesimpulan hasil penelitian ini yaitu, pertama, konsep wali mujbir dalam pemahaman masyarakat muslim saat ini dalam pandangan dosen fiqih munakahat adalah pemaksaan yang bersifat anjuran untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sekufu dengan tujuan menjamin kemaslahatan anak perempuan pada tahap kehidupan selajutnya. Kedua, fenomena maraknya pemaksaan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan anggapan jika pada tindakan tersebut dapat merugikan serta mengancam posisi perempuan dalam tatanan keluarga apabila berdasarkan argumen-argumen dosen maka fenomena tersebut tidak dapat dibebankan pada kewenangan wali mujbir. Karena kewenangan wali mujbir dalam hal ini hanya berbatas pada pendampingan penentuan calon suami pada gerbang pernikahan saja, serta segala hal yang terjadi dalam bahtera rumah tangga sudah menjadi kewajiban masing-masing daripada kedua mempelai suami dan istri
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tesis, Disertasi) (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES (Ilmu Hukum) > 1801 Law and Islamic Law > 180113 Family Law (incl. Islamic Family Law, Munakahat) |
Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah - Hukum Keluarga Islam |
Depositing User: | Geges Idhiana Mar'ah |
Date Deposited: | 08 Nov 2023 06:51 |
Last Modified: | 08 Nov 2023 06:51 |
URI: | https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/10620 |
Actions (login required)
View Item |